Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen di kuartal kedua tahun 2021 tidak terlalu mengejutkan karena diukur dari based line yang sangat rendah pada kuartal 2 tahun 2020 yaitu minus 5,32 persen. Namun demikian, Anis memberikan apresiasi kepada pemerintah, karena bagaimana pun juga angka ini menunjukkan perbaikan. Anis menggarisbawahi aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 yaitu faktor konsumsi.

“Faktor daya beli masyarakat ini memberi kontribusi paling besar untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini seiring dengan pelonggaran mobilitas sehingga masyarakat sudah mulai beraktivitas dengan baik,” kata Anis saat rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021). Raker ini membahas topik Laporan Semester I Kinerja APBN 2021.

Namun, Anis mengkhawatirkan faktor konsumsi di kuartal kedua. Sebagaimana diketahui mulai bulan Juli terdapat varian virus baru yaitu varian Delta yang mendorong pemerintah melakukan PPKM darurat. Anis menekankan, PPKM yang diberlakukan sejak 5 Juli dan masih berlangsung perpanjangannya hingga saat ini, harus benar-benar diantisipasi oleh pemerintah. Terutama untuk faktor konsumsi rumah tangga. “Realita di lapangan yang saya lihat, kondisi ekonomi keluarga semakin sulit,” ujar Anis.

Berbagai masalah dalam program yang dilakukan pemerintah seperti bantuan sosial langsung harus benar-benar dibenahi agar benar-benar tepat sasaran. Ia juga memberi catatan untuk sector pertanian yang dilaporkan menurun. Anis menegaskan bahwa sektor pertanian ini sangat vital bagi Indonesia terutama terkait dengan ketahanan pangan. Kontribusi sektor pertanian pada PDB semakin menurun sementara serapan tenaga kerja pada sektor pertanian tetap tinggi.

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, penyerapan tenaga kerja pada sector pertanian, perikanan dan kehutanan mencapai 38,78 juta (29,59 persen) dari total tenaga kerja Indonesia pada Februari 2021. “Kami berharap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk sector pertanian lebih diperhatikan lagi. Kebijakan dibukanya kran import untuk sector pertanian yang dilakukan di ambang waktu panen sangat menyakitkan para petani,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi catatan tersendiri dari Anis. Ia mengemukakan laporan BPK yang menyatakan bahwa kebanyakan pemerintah daerah belum mandiri secara ekonomi. Sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Ketika kondisi keuangan negara sangat sulit dan transfer dana ke daerah menjadi berkurang, hal ini akan sangat berdampak pada masyarakat di daerah secara luas,” ungkap Anis.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah pusat untuk merubah sudut pandang dengan memposisikan diri sebagai ayah dan melihat pemerintah daerah   sebagai anak-anak yang perlu di support agar bisa tumbuh, maju dan berkembang. (sf)